LAPIS LEGIT SURABAYA: LAPISAN KEKUASAAN, BENANG KUSUT, DAN NASIB RAKYAT PRIBUMI INDONESIA

 

🇮🇩 INDONESIA WASPADA!!!

LAPIS LEGIT KEKUASAAN: JOKOWI, GIBRAN, KAESANG, ROCKY GERUNG, YUSRIL, DAN PERTANYAAN BESAR TENTANG MASA DEPAN NUSANTARA

Siapa yang memegang benang kekuasaan? Siapa yang menulis naskahnya? Dan siapa yang selama ini hanya diberi peran sebagai penonton?

Oleh: Ellis Ambarita 

Mengapa saya menggunakan Lapis Legit sebagai metafora dalam tulisan saya yang menyinggung para pemilik kekuasaan di negeri ini?

Karena bagi saya, Lapis Legit bukan sekadar kue dengan lapisan yang banyak. Tapi menjadi simbol sebuah sistem yang tampak memiliki pola, warna, dan susunan yang bisa kita lihat, tetapi menyimpan kerumitan ketika kita mencoba menelusuri bagaimana setiap lapisan saling terhubung.

Surabaya memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Nusantarah. Ya, sejarah perjuangan, patriotisme, perlawanan, perdagangan, dan perebutan kekuasaan. Dari semangat para pejuang hingga kontroversi yang menyertai perjalanan sejumlah tokoh berpengaruh, sejarah mengajarkan kita bahwa kekuasaan selalu perlu diawasi.

Salah satu nama yang saya singgung dalam konteks pengaruh bisnis dan kekuasaan adalah Hary Tanoesoedibjo. 

Lapisannya Terlihat, tetapi Benang Penghubungnya Sulit Ditemukan

Lapis Legit dibuat melalui proses yang rumit. Lapisan demi lapisan tersusun rapi, membentuk pola yang bisa kita lihat dan rasakan.

Begitu pula dengan sistem kekuasaan.

Kita dapat melihat pergantian pejabat, kebijakan pemerintah, aliran anggaran, hubungan bisnis, serta berbagai persoalan yang terus menimpa rakyat. Kita melihat pola-pola yang berulang. Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama:

Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan di mana benang penghubung antara keputusan politik, kepentingan bisnis, serta penderitaan rakyat?

Ketika persoalan muncul bertubi-tubi, masyarakat membutuhkan transparansi dan penegakan hukum yang mampu menelusuri hubungan tersebut. Tanpa keterbukaan, persoalan yang seharusnya dapat diperiksa justru berubah menjadi benang kusut yang sulit diurai.

Porsi Rakyat Terlalu Tipis, tetapi Harga yang Harus Dibayar Terlalu Mahal

Dalam metafora Lapis Legit ini, porsi rakyat sering kali terasa sangat tipis-tipis sekali sementara biaya untuk memperoleh kesempatan hidup yang layak begitu mahal.

Mari kita lihat contoh hipotetis mengenai  praktik jual beli jabatan.

Bayangkan seseorang membayar Rp500 juta secara tidak resmi atau "under the table" atau nyogok untuk memperoleh sebuah posisi di kursi pegawai negeri. Setelah menjabat, ia menerima gaji Rp5 juta (misalnya) per bulan.

Dengan asumsi gaji tersebut seperti ini:

• Gaji per bulan: Rp5 juta.

• Gaji selama satu tahun: Rp60 juta.

• Nilai pembayaran awal: Rp500 juta.

• Waktu yang dibutuhkan untuk menyamai nilai tersebut melalui gaji kotor: sekitar 8 tahun 4 bulan.

Perhitungan ini belum memperhitungkan pajak, biaya hidup, biaya pendidikan sebelumnya, maupun kemungkinan perubahan gaji. Gaji kotor juga bukan berarti seluruhnya dapat digunakan untuk mengembalikan modal.

Pertanyaannya: jika praktik pembayaran ilegal seperti ini yang terus berulang kali terjadi, bagaimana seseorang dapat membenarkan pengeluaran sebesar itu hanya untuk memperoleh jabatan dengan penghasilan terbatas?

Praktek jual beli jabatan ini malah menciptakan konflik kepentingan dan insentif untuk menyalahgunakan kewenangan demi memperoleh kembali uang yang telah dikeluarkan.

Logika yang sama terjadi dalam setiap proses rekrutmen dan pengisian jabatan publik, termasuk di lingkungan birokrasi, kepolisian, legislatif, dan jabatan politik. Namun, kita tidak boleh menganggap semua pejabat telah membayar untuk memperoleh jabatan atau pasti melakukan korupsi tanpa bukti.

Ketika Jabatan Dianggap sebagai Modal Investasi

Jabatan publik seharusnya merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan investasi pribadi yang harus menghasilkan keuntungan.

Apabila seseorang memperoleh jabatan melalui transaksi ilegal, muncul risiko bahwa kewenangan publik diperlakukan sebagai sarana untuk mendapatkan kembali modal, membangun jaringan kepentingan, atau memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.

Lembaga Pengawas???

Siapa yang mengawasi penggunaan anggaran? Siapa yang memeriksa konflik kepentingan? Siapa yang memastikan bahwa penegakan hukum berlaku tanpa pilih kasih? TIDAK ADA. TIDAK ADA LAPORAN TRANSPARANSI PADA PUBLIK.

BPK, KPK, kepolisian, kejaksaan, lembaga pengawas, pers, dan masyarakat sipil memang memiliki peran yang berbeda dalam menjaga akuntabilitas. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan bergantung pada independensi, kewenangan yang sah, transparansi, dan keberanian menindak pelanggaran-pelanggaran.

Hukum tidak boleh menjadi alat untuk melindungi kelompok yang kuat dan menekan kelompok yang lemah.

Apakah Ada Aturan Tidak Tertulis dalam Lingkaran Kekuasaan?

Bagaimana jaringan kepentingan dapat terbentuk dan bertahan?

Apakah ada praktik yang membiarkan penyalahgunaan uang publik selama pelakunya memiliki perlindungan politik? Apakah penegakan hukum menjadi lebih sulit ketika perkara menyentuh kepentingan ekonomi yang besar? Apakah rakyat kecil memperoleh akses yang sama terhadap keadilan seperti mereka yang memiliki uang, jaringan, dan pengaruh? Atau permainan hukum hanya dijalankan berdasarkan algoritma Pemilik Negara Kekuasaan?

Pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab dan dipertanggungjawabkan,  diaudit/papertrail, diselidiki, lalu dibuat putusan pengadilan dan dipublikasi dengan keterbukaan informasi.

Telah banyak ditemukan praktik korupsi mulai dari level kecil hingga level besar siapa pun pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, hubungan politik, atau pengaruh ekonomi, sekalipun dia seorang Presiden/Wakil Presiden.

Lapis Legit Kekuasaan dan Masa Depan Rakyat Pribumi Indonesia

Lapisan-lapisan dalam Lapis Legit juga menjadi simbol bagaimana ketimpangan dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketika akses terhadap pendidikan, pekerjaan, modal, tanah, dan kesempatan ekonomi tidak terbagi secara adil, sebagian masyarakat akan terus tertinggal.

Rakyat pribumi Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang adil di tanah airnya sendiri. Hak tersebut harus diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, perlindungan hukum, akses ekonomi, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. RAKYAT perlu mendapat akses pendidikan & kesehatan gratis atau terjangkau.

Kedaulatan rakyat berarti memastikan bahwa kekayaan alam, kebijakan publik, dan lembaga negara bekerja untuk kepentingan masyarakat luas tanpa diskriminasi dan tanpa penguasaan oleh segelintir orang. Miris, rakyat pribumi mendapat perlakuan tidak adil di negaranya sendiri. Rakyat pribumi hidup miskin dan pas-pasan berkepanjangan.

Keadilan tidak akan pernah lahir jika Negara dikendalikan oleh Pemilik Kekuasaan. Posisi rakyat sebagai tuan pemilik negri ini digantikan oleh segelintir Penguasa Taipan. Ini tidak ada maksud menyinggung etnis lain selain Pribumi. Tapi saya ingin ungkapkan bahwa "Keadilan lahir ketika semua orang tunduk pada hukum yang sama dan setiap warga memiliki kesempatan yang bermartabat."

LAPIS LEGIT SURABAYA: SIAPA YANG MEMEGANG BENANGNYA?

Kita bisa melihat lapisannya.

Kita bisa mengenali polanya.

Kita bisa merasakan pahitnya ketimpangan.

Namun, kita tidak boleh berhenti pada kesenjangan-kesenjangan atau membiarkan pertanyaan tentang kekuasaan menghilang begitu saja.

Kita butuh fakta, meminta transparansi, mengawasi anggaran, dan menuntut pertanggungjawaban.

Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menguasai setiap lapisan, melainkan siapa yang menikmati hasilnya dan siapa yang harus menanggung biayanya. 

Rakyat Indonesia harus berdiri berdaulat di tanah airnya sendiri. Para pendahulu kita memperjuangkan keadilan dengan mengorbankan hidup mereka agar kita bisa merasakan kemerdekaan, kesempatan yang setara, dan masa depan yang bermartabat, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT PRIBUMI. Hal ini belum pernah terjadi. Benefit Sosial yang pernah dirasakan rakyat pribumi adalah bentuk sembako, indomie kardusan, uang 50 ribu-100 ribu di amplop, begitu terus dari tahun ke tahun. Rakyat diperlakukan seperti tak bermartabat.

Di negara berhukum tidak boleh ada rakyat yang ditindas, dikucilkan, atau dimiskinkan oleh praktik kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Lapis Legit Surabaya. Berlapis-lapis kekuasaan, tetapi kebenaran tidak boleh selamanya tersembunyi.

Lapis Legit menggambarkan sesuatu yang berlapis-lapis, rumit, dan tidak mudah diurai. 

Begitu pula dengan kekuasaan yang memimpin negri ini.

Kita melihat presiden, wakil presiden, partai politik, pengusaha besar, pejabat pemerintah, anggota DPR, aparat penegak hukum, akademisi, dan para pengamat politik. Masing-masing mempunyai kedudukan, keahlian, gaya komunikasi, serta pengaruh yang berbeda.

Tetapi pertanyaan mendasarnya adalah: apakah semua lapisan itu benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, atau ada kepentingan tertentu yang memperoleh keuntungan lebih besar daripada masyarakat luas?

Pertanyaan ini layak diajukan dalam demokrasi. Kekuasaan tidak boleh menjadi sesuatu yang kebal dari kritik, dan popularitas tidak boleh menggantikan pertanggungjawaban.

INDONESIA WASPADA: Apakah Dinasti Politik Sedang Dipersiapkan?

Saya ingin mengajak rakyat Indonesia memperhatikan hubungan politik antara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi telah menjadi presiden selama dua periode. Gibran kemudian terpilih sebagai wakil presiden untuk periode 2024–2029, sedangkan Kaesang memimpin PSI.

Fakta mengenai posisi politik mereka dapat diperiksa melalui catatan publik. Hubungan keluarga ini dengan Rocky Gerung & Yusril juga bukan rahasia.

Karena itu, pertanyaan tentang dinasti politik, kesinambungan pengaruh keluarga, dan masa depan PSI merupakan pertanyaan yang sah dalam kehidupan demokrasi.

Pada Juli 2026, laporan Channel News Asia membahas langkah politik Jokowi setelah meninggalkan jabatan presiden, termasuk aktivitasnya yang mendukung PSI dan kemungkinan pengaruhnya terhadap perjalanan politik keluarganya menuju Pemilu 2029. Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa besarnya pengaruh Jokowi pada masa mendatang masih menjadi pertanyaan besar di publik.

Dari sini, yang perlu direnungkan bersama:

Apakah penguatan PSI hanya merupakan upaya membangun partai politik, atau juga bagian dari strategi  (Hary Tanoe) jangka panjang untuk mempertahankan pengaruh keluarga Jokowi dalam pemerintahan?

Apakah Kaesang sedang dipersiapkan untuk menduduki posisi politik yang lebih tinggi pada masa depan?

Apakah Gibran akan menjadi bagian dari kesinambungan kekuasaan tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini telah dijawab berdasarkan rekam jejak, keputusan politik, struktur organisasi, pernyataan publik, dan tindakan nyata. SEBAB  bukti dasar sudah cukup untuk menyatakan sebagai fakta bahwa Jokowi, Yusril, dan Rocky Gerung telah menyusun rencana rahasia bersama untuk menyerahkan negara kepada Kaesang.

Rocky tiba-tiba masuk menjadi Wantimpres. Ini persiapan untuk masa depan (Kaesang). Kita lihat daftar nama-nama Wantimpres. Mereka adalah pilihan yang telah disiapkan sesuai jadwal. Dan jadwal ini menggunakan Hary's Calendar. 

Rakyat berhak mengawasi setiap kemungkinan konsentrasi kekuasaan politik dalam satu keluarga dan kelompok kepentingan dinasti politik busuk ini.

Sebab, demokrasi bukan sekadar soal siapa yang memenangkan pemilihan. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan digunakan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan. Merupakan hak rakyat sepenuhnya mengawasi setiap gerak-gerik mereka-mereka ini terlepas mereka menggunakan spanduk parpol masing-masing, tetap Rakyat lah yang punya KEKUASAAN  TERTINGGI.

Teori Bad Cop–Good Cop dalam Politik: Siapa Memainkan Peran Apa "WHO IS WHO?

Dalam dunia interogasi, dikenal istilah bad cop–good cop. Dua orang memainkan peran yang berbeda: satu tampil keras dan menekan, sementara yang lain tampil lebih ramah dan seolah menawarkan jalan keluar. AKAN TETAPI KEDUANYA BEKERJA MELENGKAPI.

Perbedaan sikap inilah yang sangat memengaruhi cara seseorang memahami situasi.

Dalam politik, kita juga sering melihat tokoh-tokoh yang mempunyai gaya komunikasi sangat berbeda. Ada yang menggunakan pendekatan konfrontatif, ada yang tampil sebagai penengah, ada yang mengandalkan argumentasi hukum, dan ada pula yang membangun citra sebagai pembela rasionalitas. Politik itu tidak mengenal integritas tapi lebih mengenal kompromi.

Dengan perbedaan masyarakat diinfus syambera menggunakan hak pilih seakan-akan inilah demokrasi. Dan para tokoh politik sedang bersaing seakan-akan itu sungguh-sungguh padahal di balik layar mereka saling melengkapi dalam suatu sistem kekuasaan.

Dalam tulisan ini, saya menggunakan pasangan berikut sebagai kerangka kritik dan hipotesis politik, sebagai kesimpulan bahwa mereka terbukti menjalankan skenario bersama "Bad cop -Good cop":

• Jokowi dan Gibran: peran di balik layar sebagai “Bad Cop”  Melengkapi Kepentingan Pemilik Kekuasaan, tapi berpenampakan merakyat di publik

• Rocky Gerung dan Yusril Ihza Mahendra: berperan  sebagai “Good Cop”. Dan di balik layar melengkapi Skenario Pemilik Kekuasaan.

Saya ingin mengemukakan apakah perbedaan citra, bahasa, dan posisi publik para tokoh dapat membuat masyarakat melihat persoalan politik secara terpisah-pisah, yang ternyata  setiap keputusan seharusnya dinilai berdasarkan dampak keseluruhannya.

Kita harus berhati-hati dan harus bijak menerima setiap masukan-masukan dari orang yang memerankan "Bad cop- good cop ini".

Gaya komunikasi mereka berbeda. Masing-masing aktor tetapi saling koordinasi secara tersembunyi. Yang satu playing "lugu. BLUSUKAN bahkan plangak plongok". Dan yang satunya playing "Ahli filsuf, bicara keras soal kewarasan, mengutip kata-kata filsuf yang susah dicerna dst". Tapi saat ditanyain tentang "Kedaulatan Tuhan" atau "God Sovereignty" dari hasil jawabannya kita langsung bisa mengenal siapa orang itu sebenarnya.  Jika seseorang tidak mengakui KEDAULATAN TUHAN SANG MAHA PENCIPTA dan mengatakan "Tuhan Salah.... bla bla bla..."

Kita tak perlu lagi berdialog dan menerima masukan dengan orang itu terlepas dia ahli filsuf atau ahli apapun itu. Jelas orang itu sudah tidak sejalan dengan HAKIKAT KEMANUSIAAN. Bukan berarti kita menjadi munafik bersikap demikian tapi inilah "HAKIKAT MANUSIA" TIDAK BERHAK MENYAINGI TUHAN, MENYALAHKAN TUHAN ATAUPUN MENGHINA TUHAN. ITULAH ARTI "Sovereignty of God".

Rocky Gerung dan Pertanyaan tentang Rasionalitas Politik

Rocky Gerung dikenal sebagai filsuf, komentator politik, dan figur publik yang menggunakan argumentasi, teori, serta pemikiran filsafat dalam membahas persoalan nasional. Ia pernah mengajar di Universitas Indonesia dan ikut mendirikan Setara Institute pada 2005. 

Kemampuannya berargumentasi, mengkritik pemerintah, dan menggunakan pemikiran filosofis telah membuatnya dikenal oleh "sebagian mahasiswa", akademisi, serta masyarakat yang mengikuti diskusi politik.

Saya tidak mempersoalkan hak seseorang untuk mengagumi kecerdasan intelektualnya.

Namun, saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar kepada generasi muda:

Apakah kemampuan berbicara dengan bahasa filsafat selalu menjamin bahwa arah politik seseorang benar?

Apakah seseorang yang fasih menjelaskan logika otomatis bebas dari kepentingan politik?

Apakah kritik terhadap seorang presiden dengan sendirinya menjadikan seseorang sebagai pembela seluruh kepentingan rakyat?

Tentu tidak.

Kita harus membedakan kecerdasan berbicara, konsistensi pemikiran, integritas, serta hasil nyata dari tindakan politik.

Rocky Gerung mengajak anak-anak muda agar terus berpikir kritis sebagaimana ia juga boleh mengkritik pemerintah. Memang tidak salah demikian tapi Rocky menggunakan formula ini untuk menggiring anak-anak mahasiswa ke dalam doktrin berslogan "WARAS TAK BERTUJUAN". 

Dia hanya mengutip filsafat-filsafat yang susah dicerna orang awam dan kedengarannya elegan karena kata-kata dalam filsafat ini kedengaran kuno dari Yunani. Tapi apakah pendapatnya  Rocky ini harus dinilai berdasarkan isi argumen, bukti yang digunakan, konsistensi, dan kesediaannya mempertanggungjawabkan pandangan tersebut relevan dengan apa yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia? Indonesia yang terkenal ini dihuni oleh Rakyat Pribumi dengan perbedaan latar belakang adat- istiadat, budaya termasuk pandangan hidup secara filsuf Nusantara. Tiap etnis dan tiap daerah punya filsafat masing-masing. Dan filsafat Nusantara ini telah membuktikan pada dunia bahwa EKSISTENSI Rakyat Pribumi Indonesia adalah Manusia yang Beradab, bermoral, beretika, memiliki kekayaan bahasa, budaya, seni, tulisan bahkan FASHION. 

Saya juga ingin generasi muda memperhatikan hubungan antara wacana politik, pembentukan opini publik, dan pilihan partai. Jika suatu gagasan tentang rasionalitas atau kewarasan politik akhirnya mendorong masyarakat mendukung partai tertentu, masyarakat berhak menanyakan hubungan antara gagasan tersebut dengan kepentingan politik yang diperjuangkan.

Mengenai Rocky menggunakan kampanye “waras” untuk secara sengaja menggiring mahasiswa menuju ke jembatan waras berwarna PSI pada akhirnya akan ketahuan. Sekarang belum mengaku, tapi polanya sudah kelihatan. Dia bermain abu-abu bahasa simpelnya. Bahkan dia pernah menyebut "Gibran ini fufufafa, tak pantas menjadi WAPRES. Tapi di sisi lain, dia mengatakan bahwa dia sangat dekat dengan Gibran bahkan bisa dikatakan dia turut mengajari Gibran". Di sini semakin jelas trik-trik yang dimainkan oleh Rocky Gerung sebagai "Good Cop" di depan publik tapi di belakang layar dia ikut melengkapi Kepentingan Penguasa. Dari kalimatnya kita bisa mengenali siapa dirinya sebenarnya.

Jangan menjadikan seorang tokoh sebagai pengganti pikiran sendiri. Pelajari argumennya, periksa faktanya, lalu tentukan sikap Anda.

Yusril Ihza Mahendra dan Lapisan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra merupakan akademisi hukum tata negara, advokat, dan politikus yang memiliki perjalanan panjang dalam pemerintahan Indonesia.

Ia mendirikan Partai Bulan Bintang pada awal Reformasi, pernah menjabat sebagai menteri dalam beberapa pemerintahan, dan kemudian dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. 

Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa Yusril bukan figur yang baru muncul dalam politik nasional. Ia telah berada dalam lingkaran politik dan pemerintahan sejak masa peralihan Reformasi.

Karena itu, peran dan pandangannya mengenai konstitusi, hukum, serta tata kelola negara cukup berpengaruh.

Ketika terjadi perdebatan mengenai konstitusi, siapa yang menentukan penafsiran hukum yang akhirnya digunakan?

Ketika masyarakat mempertanyakan keadilan, apakah hukum memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga?

Ketika suatu keputusan politik dipersoalkan, apakah mekanisme hukum bekerja secara transparan dan independen?

Pertanyaan ini mengarah ke Yusril. Karena dalam skenario Dinasti Politik "HARY POTTER ini Yusril lah yang mampu mengendalikan seluruh sistem hukum atau bahwa setiap penjelasan hukumnya merupakan bagian dari skenario HARY POTTER. Dan Yusril menjadi sosok terdepan di Negara Pemilik Kekuasaan ini.

Sebaliknya, justru karena seorang tokoh memiliki pengalaman dan pengaruh besar dalam bidang hukum, setiap pandangannya harus terbuka terhadap pengujian publik. 

Memang, Yusril terbuka di publik tapi dia berbelit-belit mengatakan "Keadilan dan Kebenaran itu adalah dua hal yang susah dipersatukan". Tapi secara logika hukum tidaklah demikian.

Dari cara pandang Yusril, dia sedang menjelaskan siapa dirinya sebenarnya kepada Rakyat Pribumi, kepada penegak hukum dan kepada Pemilik Negara Kekuasaan. 

Hukum tata negara bukan milik seorang tokoh. Konstitusi bukan milik pemerintah. Dan keadilan tidak boleh bergantung pada popularitas seorang ahli hukum.

Lembaga peradilan harus bekerja berdasarkan kewenangan konstitusional, bukti, prosedur, serta independensi hakim.

Tidak boleh ada tokoh yang dianggap sebagai satu-satunya penentu kebenaran hukum.

Reformasi 1998–1999: Pelajaran yang Tidak Boleh Dilupakan

Reformasi 1998 merupakan titik perubahan besar dalam perjalanan politik Indonesia. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, berbagai kekuatan politik baru muncul, partai-partai berdiri, dan lembaga demokrasi mengalami perubahan.

Yusril memainkan peran dalam periode tersebut. Biografi resminya menjelaskan bahwa ia mendirikan PBB pada 1998 dan menjadi bagian dari proses politik menuju Pemilu 1999. 

Rocky Gerung juga telah terlibat dalam dunia akademik dan diskursus politik sejak sebelum periode tersebut. 

Keberadaan Yusril dan Rocky dalam kehidupan intelektual atau politik sekarang terhitung sejak era Reformasi tidak secara kebetulan bahwa ia terlibat dalam suatu rencana rahasia yang menghubungkan semua peristiwa politik hingga hari ini.

Perlu kita sadari tentang sejarah dari interpretasi jejak rekam seseorang. Kkesinambungan elite, perubahan koalisi, hubungan pengusaha dengan partai, serta bagaimana kekuasaan ekonomi memengaruhi keputusan politik semuanya jelas jejak rekamnya. Dan tidak ada yang kebetulan. Semuanya terjadi sesuai rencana.

Kita harus mempertanyakan apakah semangat Reformasi telah menghasilkan distribusi kekuasaan yang lebih adil atau justru membuka jalan lebar-lebar kepada elite lama dan baru mempertahankan pengaruhnya???

Siapa-siapa saja mereka?

Reformasi seharusnya mengajarkan rakyat untuk memeriksa kekuasaan, bukan sekadar mengganti siapa yang dipercaya.

Reformasi 1998-1999 memang kejam.

Tapi itulah namanya mencari keadilan pasti ada yang menjadi KORBAN. SAYANGNYA PERJUANGAN RAKYAT PRIBUMI BELUM SELESAI. 

DISINILAH KEMUNGKINAN BESAR REVOLUSI BESAR AKAN BANGKIT.

Oligarki Taipan dan Pertanyaan tentang Siapa yang Menikmati Kekayaan Negeri

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, tenaga kerja yang produktif, tanah pertanian, hutan, laut, serta kekayaan mineral yang bernilai ekonomi tinggi.

Begitu besarnya kekayaan nasional tetapi negara gagal  menjamin bahwa setiap warga memperoleh kesejahteraan yang sepadan "Equality & Justice".

Saya menggunakan istilah “Lapis Legit Taipan” sebagai metafora atas berlapisnya kepentingan bisnis dan kekuasaan. Taipan adalah Pemilik Kekuasaan. Danantara adalah Taipan itu sendiri.

Siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari kebijakan pertambangan, perkebunan, energi, dan pengelolaan tanah?

Apakah proses perizinan dan pengadaan pemerintah berlangsung transparan

Apakah persaingan usaha memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah?

Apakah konflik kepentingan diungkapkan secara terbuka?

Apakah masyarakat pribumi/adat dan masyarakat pendatang memperoleh perlindungan serta manfaat yang layak dari sumber daya di wilayah mereka?

“Taipan 9 Naga” sebagai pemilik Kekuasaan di negara ini dengan strategi POLITIK DINASTI, memdapat segala kesepakatan dari tiap instansi dan tiap tindakan terkoordinasi, agar kepentingan Penguasa diprioritaskn secara Eksklusif. Merekalah Penguasa  terkuat di Indonesia dan pemegang kendali perekonomian sejak 1949 yaitu sejak Belanda menandatangani Kedaulatan RI per tahun 1949.

Pada jaman Conflict of Indo-China 1954-1979, Politik Dinasti Komunis "Indo-China keluar dari Vietnam setelah berakhirnya Kekuasaan Komunis di Vietnam. Kekuasaan Kedaulatan Vietanam jatuh ke tangan pribumi.  Tapi Kekuasaan  Komunis yang gagal berkuasa di Vietnam berpindah ke Indonesia, Filipina, Laos, Myanmar.

Dinasti Politik Indo-China mengendalikan Kekuasaan ekonomi di Asia Tenggara secara  terstruktur,  dan hubungan politik dengan negara-negara komunis semakin kuat. 

Rp50.000, Beras, dan Mi Instan: Apakah Itu Sudah Cukup?

Saya ingin mengajak kita merenungkan gambaran yang sering muncul dalam politik: bantuan uang tunai, beras, mi instan, dan berbagai bentuk pemberian kepada masyarakat.

Bantuan sosial yang diberikan berdasarkan kebutuhan, dengan prosedur yang transparan, dapat membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi. Betul bahwa ada manfaat bantuan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun, persoalannya berbeda jika pemberian digunakan untuk membeli dukungan politik, memengaruhi pilihan pemilih, atau menutupi persoalan struktural yang lebih besar.

Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar bantuan sesaat seperti sembako dan mi instan atau uang GOCAP.

Rakyat membutuhkan kehidupan yang layak, kepastian hukum, pekerjaan yang layak, akses modal, perlindungan tanah, serta kesempatan mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada kedekatan dengan elite.

Apabila masyarakat terus-menerus menghadapi biaya hidup yang tinggi, akses pekerjaan yang terbatas, dan kesulitan memperoleh keadilan, maka efektivitas kebijakan publik TAK BERFUNGSI.

Bantuan bukan pengganti hak warga negara.

Dan rakyat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka statistik atau sasaran kampanye.

Apakah Pengusaha Pribumi Hanya Mendapatkan Remah-Remah?

Setelah menyoroti nasib pelaku usaha lokal, petani, kontraktor, pekerja, serta masyarakat yang mencoba membangun kehidupan melalui kerja keras, dengan cara itu mereka bisa memiliki pendidikan tinggi, pengalaman profesional, tanah pertanian, atau usaha kontraktor, tetapi tetap menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan birokrasi, akses pembiayaan, persaingan, dan jaringan bisnis yang lebih kuat.

Kendala tender tidak transparan, akses modal tidak merata, atau konflik kepentingan memengaruhi pembagian proyek, maka peluang ekonomi dapat terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu ini adalah para kroni pemilik negara kekuasaan. 

Seharusnya Pegawai negeri bukan kacung pemilik modal. Anggota TNI dan Polri bukan alat kepentingan pribadi. Anggota DPR bukan pemilik suara pemilik modal besar. Hakim bukan pelaksana kehendak elite politik.

Mereka seharusnyq memiliki tugas  dan mengabdi pada bangsa dan negara dan batas kewenangan yang harus dijalankan wajib sesuai dengan hukum.

Negara ini seharusnya menjadi pelindung hak warga, bukan arena yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki akses dengan Pemilik Negara Kekuasan.

Saya Menghimbau kepada Rakyat Pribumi Indonesia: Jadilah Dirimu Sendiri

Kepada rakyat pribumi Indonesia, saya ingin mengatakan:

Jadilah dirimu sendiri.

Jangan ikut-ikutan hanya karena seseorang terkenal, kaya, berpendidikan tinggi, pandai berbicara, atau memiliki banyak pengikut.

Lakukan riset. Baca dokumen. Dengarkan berbagai sudut pandang. Periksa sumber informasi. Bandingkan ucapan dengan tindakan. Pelajari rekam jejak tokoh yang Anda dukung.

Jangan mengambil keputusan hanya karena tekanan keluarga, lingkungan, kelompok, atau propaganda media sosial.

Gunakan akal sehat dan hati nurani.

Jika seseorang berbicara tentang keadilan, periksa apakah tindakannya mencerminkan keadilan.

Jika seseorang berbicara tentang rakyat, periksa apakah kebijakannya benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Jika seseorang berbicara tentang pendidikan, periksa apakah ia menghormati pengetahuan dan proses pembuktian.

Jika seseorang berbicara tentang antikorupsi, periksa apakah ia konsisten ketika persoalan menyentuh kelompoknya sendiri.

Jangan toleran terhadap pembenaran yang mengabaikan fakta. Berdirilah tegak lurus pada kebenaran.

Senyum ramah, pidato yang menyentuh, bahasa yang indah, dan pemberian bantuan tidak otomatis membuktikan integritas seseorang. Sebaliknya, seseorang yang tidak pandai berbicara juga tidak otomatis memiliki niat buruk.

Karena itulah kita membutuhkan bukti, bukan sekadar penampilan.

Kita membutuhkan penalaran, bukan pemujaan terhadap tokoh.

Kita membutuhkan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri, bukan hanya keberanian menyerang lawan politik.

Kedaulatan Rakyat Tidak Boleh Diserahkan kepada Segelintir Orang

Rakyat Pribumi Indonesia jumlahnya besar. Kita berasal dari berbagai suku budaya yang kaya raya, bahasa, agama, tradisi, dan latar belakang yang memiliki martabat. Kekayaan keberagaman tersebut seharusnya menjadi kekuatan bangsa, bukan alasan untuk saling mencurigai atau iri hati dengan sesama pribumi.

Tanah air ini diwariskan oleh generasi sebelumnya, para pendahulu kita melalui perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan. Tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa generasi berikutnya memperoleh negara yang lebih adil dan lebih bertanggung jawab.

Kedaulatan tidak berarti satu kelompok  berhak menguasai kelompok lain. Kedaulatan rakyat berarti negara tidak boleh dikuasai oleh kepentingan pribadi, keluarga, partai, atau kelompok ekonomi tertentu atau etnis tertentu.

Rakyat pribumi memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang adil di tanah airnya sendiri. Hak itu MUTLAK yang harus diperjuangkan bersama perlindungan hak seluruh warga negara, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kita tidak membutuhkan pergantian elite yang hanya memindahkan keuntungan dari satu kelompok ke kelompok lain.

Kita membutuhkan perubahan sistem yang memastikan bahwa kekuasaan dapat diawasi, anggaran dapat diperiksa, pengadilan dapat bekerja independen, dan rakyat dapat meminta pertanggungjawaban pemimpinnya.

Jangan sampai Mahkamah Konstitusi, pengadilan, DPR, MPR, maupun lembaga pengawasan hanya menjadi bahan ejekan masyarakat karena kepercayaan publik terus menurun.

Lembaga-lembaga tersebut harus dinilai berdasarkan keputusan, kinerja, transparansi, dan kepatuhannya terhadap konstitusi.

Jika ada pelanggaran, tuntut pemeriksaan yang adil. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, tuntut pertanggungjawaban. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, gunakan jalur hukum dan mekanisme demokrasi untuk memperbaikinya.

Negara bukan milik penguasa yang sedang menjabat.

Negara adalah milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.

Kebenaran Tidak Boleh Selamanya Tersembunyi

Lapis Legit memiliki banyak lapisan. Begitu pula perjalanan politik Indonesia.

Ada tokoh yang berbicara keras. Ada yang tampil tenang. Ada yang menguasai hukum. Ada yang menguasai komunikasi. Ada yang memiliki modal besar. Ada pula rakyat biasa yang hanya berharap memperoleh kehidupan yang layak.

Namun, tidak satu pun dari mereka boleh ditempatkan di luar jangkauan kritis.

Apakah ada konflik kepentingan? Ungkapkan datanya.

Apakah ada dugaan korupsi? Lakukan penyelidikan sesuai hukum.

Apakah kita akan membiarkan kelangsungan dinasti politik ini tetap menjajah Rakyat Pribumi? 

Jangan menganggap semua orang Indonesia bisa diakal-akali dan dipaksa diam.

You can run, but you cannot hide. The truth will find its way, and time will reveal what evidence can establish.

Ada pula ungkapan yang sering kita dengar: “Indah pada waktunya.”

Tetapi kebenaran tidak cukup hanya ditunggu. Kebenaran membutuhkan keberanian, ketekunan, penelitian, keterbukaan, dan kesediaan untuk bertanggung jawab.

Kepada generasi muda, mahasiswa, akademisi, petani, pekerja, pengusaha lokal, dan seluruh rakyat Indonesia: jangan pernah menyerahkan pikiran Anda kepada siapa pun.

Pilihlah berdasarkan pengetahuan dan hati nurani. Awasi siapa pun yang berkuasa. Lindungi hak masyarakat. Perjuangkan kesempatan yang adil. Dan jangan biarkan perbedaan membuat kita kehilangan kemampuan untuk bekerja bersama.

Jangan menyerah. Jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti bertanya. Jangan berhenti memperjuangkan keadilan.

Selalu berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar kita diberi kebijaksanaan untuk melihat kebenaran, keberanian untuk menyuarakannya, dan kerendahan hati untuk mengakui ketika kita keliru.

Hidup Rakyat Pribumi Indonesia.

Hidup keadilan. Hidup kedaulatan Rakyat.

Saatnya Indonesia menjadi negara yang melayani dan mengabdi pada rakyat, bukan negara yang hanya melayani kepentingan segelintir pemilik kekuasaan.

LAPIS LEGIT KEKUASAAN, BERLAPIS-LAPIS KEPENTINGAN, TETAPI RAKYAT TIDAK BOLEH KEHILANGAN NALAR KRITIS.

#IndonesiaWaspada #Indonesia #Pribumi #KedaulatanRakyat #Justice #Keadilan #Reformasi #AntiKorupsi #Demokrasi #Freedom