TESTIMONI PERSONAL
Terkait Illegal Logging, Perampasan Lahan, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Disampaikan untuk Tinjauan Hak Asasi Manusia Internasional
I. Pendahuluan
Nama saya Ellis Ambarita, dan sejak tahun 2007 saya telah menyaksikan dan mengalami secara langsung kerusakan lingkungan, korupsi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan illegal logging dan eksploitasi lahan di Indonesia. Kesaksian ini mencerminkan pengalaman langsung, cerita dari masyarakat, serta observasi nyata di berbagai wilayah. Saya menyampaikan pernyataan ini dengan tujuan mengungkap pelanggaran yang terus berlangsung dan mendesak badan-badan internasional untuk turun tangan di mana negara Indonesia telah gagal melindungi rakyatnya.
II. Latar Belakang
Saya berasal dari komunitas yang memiliki hubungan mendalam dengan tanah dan hutan bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi sebagai inti identitas budaya, warisan leluhur, dan martabat. Selama dua dekade terakhir, saya menyaksikan penurunan drastis kondisi hutan Indonesia akibat tindakan perusahaan, pejabat negara, dan aktor asing yang beroperasi tanpa hukuman.
Pengalaman saya sejalan dengan pola pelanggaran lingkungan dan HAM yang meluas di seluruh Indonesia.
III. Pengamatan Mengenai Illegal Logging dan Penyalahgunaan Korporasi (Sejak 2007)
1. Kehadiran Perusahaan yang Dikendalikan Asing
Sejak 2007, saya menyaksikan operasi illegal logging di kawasan hutan di mana:
-
warga negara asing dari Malaysia, China, Myanmar, dan Singapura sering terlihat,
-
perusahaan terdaftar secara lokal namun pada kenyataannya dikendalikan atau didanai dari luar negeri, dan
-
aktor-aktor tersebut mengoordinasikan kegiatan ekstraksi, sering kali di wilayah terpencil yang sulit dijangkau masyarakat.
Banyak operasi berlangsung pada malam hari atau di lokasi yang tidak dapat diakses warga, sehingga sulit diawasi.
2. Suap Sistemik dan Kolusi dengan Aparat
Saya secara pribadi menyaksikan situasi di mana:
-
pejabat lokal menerima uang tunai secara langsung untuk menutup mata,
-
polisi dan aparat kabupaten menolak menanggapi laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal,
-
petugas penegak hukum memperingatkan warga agar tidak “mengganggu” kegiatan perusahaan,
-
perusahaan tetap beroperasi di kawasan lindung meski tidak memiliki izin lingkungan.
Pesannya selalu jelas: "hukum dapat dibeli."
3. Ancaman dan Intimidasi terhadap Komunitas
Di berbagai daerah, anggota masyarakat yang mencoba melawan atau melaporkan illegal logging mengalami:
-
ancaman verbal langsung,
-
pengawasan oleh keamanan perusahaan,
-
intimidasi oleh polisi,
-
tuduhan “menghambat pembangunan,”
-
kriminalisasi tokoh masyarakat melalui tuduhan palsu,
-
tekanan untuk menandatangani dokumen yang tidak mereka pahami.
Warga takut berbicara karena para pelanggar hukum adalah orang-orang yang sama yang mengendalikan aparat penegak hukum.
4. Dampak Sosial dan Kemanusiaan
Deforestasi dan pembukaan lahan menyebabkan:
-
banjir ekstrem,
-
hilangnya lahan pertanian,
-
pencemaran sungai,
-
kerusakan wilayah tangkap ikan,
-
hilangnya tanaman obat, buah-buahan, dan hasil hutan,
-
meningkatnya kemiskinan dan kesulitan ekonomi.
Perempuan menanggung beban yang lebih berat harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air, kehilangan ruang aman, dan menjadi lebih rentan terhadap konflik serta pengungsian. Anak-anak terpapar penyakit, malnutrisi, dan terganggunya pendidikan.
Dalam beberapa kasus, situs pemakaman leluhur dirusak atau dibersihkan tanpa pemberitahuan.
IV. Bagaimana Kegagalan Tata Kelola Memperburuk Krisis
Sepanjang pengalaman saya, saya melihat bahwa institusi negara tidak melindungi warga. Sebaliknya, mereka memfasilitasi:
-
penerbitan izin ilegal atau manipulatif,
-
rekayasa dan penyimpangan regulasi lingkungan,
-
pemblokiran keluhan masyarakat,
-
kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya sendiri.
Respons pejabat selalu menguntungkan perusahaan dan elit, bukan masyarakat yang menderita kerusakannya.
Banyak perusahaan dapat beroperasi karena:
-
pembayaran tunai membuka semua pintu,
-
regulasi dapat “diatur,”
-
dan penegakan hukum hanya berlaku bagi mereka yang tidak berkuasa.
Sistem ini menjadikan Indonesia target yang mudah bagi eksploitasi.
V. Dampak Emosional dan Kultural
Krisis ini bukan hanya soal pohon dan tanah ini adalah soal identitas, martabat, dan kelangsungan hidup.
Saya telah menyaksikan:
-
para tetua menangis ketika hutan sakral dihancurkan,
-
keluarga kehilangan tanah yang telah diwariskan turun-temurun,
-
masyarakat merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan korporasi dan negara,
-
anak muda kehilangan harapan dan meninggalkan desa tanpa masa depan untuk kembali.
Trauma psikologisnya sangat dalam. Yang dihancurkan bukan hanya alam, tetapi cara hidup.
VI. Seruan untuk Intervensi Internasional
Berdasarkan pengalaman saya, tindakan berikut sangat mendesak:
-
Investigasi internasional independen terhadap perampasan lahan dan kejahatan lingkungan.
-
Mekanisme perlindungan bagi pemimpin komunitas dan pelapor.
-
Pemantauan internasional terhadap perusahaan yang beroperasi di hutan Indonesia.
-
Due diligence HAM yang lebih ketat bagi investor asing.
-
Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, ditegakkan melalui tekanan global.
Sistem Indonesia saat ini tidak menyediakan keamanan, keadilan, atau akuntabilitas. Tanpa pengawasan internasional, kehancuran akan terus berlanjut.
VII. Pernyataan Penutup
Penangkapan Tata Kelola, Pengaruh Korporasi Asing, dan Krisis Kemanusiaan dalam Pelanggaran Hak Atas Tanah di Indonesia
Indonesia sedang menghadapi pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kerusakan lingkungan, kegagalan tata kelola, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemerintah secara publik mengklaim berkomitmen pada aksi iklim, kehutanan berkelanjutan, dan kepatuhan internasional, kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda.
Selama hampir dua dekade, illegal logging, perampasan lahan, dan ekstraksi sumber daya yang destruktif terus meningkat bukan karena lemahnya hukum, tetapi karena hukum tersebut secara rutin diabaikan, dimanipulasi, atau dijual kepada pihak yang sanggup membayar paling tinggi.
Saya memberikan kesaksian ini karena saya telah melihat penderitaan tersebut secara langsung. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan pengalaman ini dalam diam. Namun kerusakan telah mencapai tingkat yang tidak dapat lagi diabaikan. Komunitas kehilangan rumah, tanah, budaya, serta martabatnya sementara para pelaku justru semakin kaya, semakin dilindungi, dan semakin tak tersentuh.
Saya berbicara dengan harapan bahwa komunitas internasional akan mendengar, menyelidiki, dan bertindak.
Hutan Indonesia bukan sekadar sumber daya alam, HUTAN adalah nadi kehidupan jutaan orang dan cerminan hati nurani bangsa.
Saya menyampaikan kesaksian ini dengan ketulusan, urgensi, dan penghormatan terdalam terhadap kebenaran.
No comments:
Post a Comment